Dhipa Nursandi KOREOGRAFER - dari yayasan Lanjong Kutai Kartanegara

Salam sehat dan keren buat rekan - Rekan semua.

Pada Postingan  Kali ini saya coba menyambung postingan yang  sebelumnya tentang sosok Dhipa Nursandi sebagai Penari sekaligus koreo/penata tari yang berarasal dari kota Tenggarong - Kabupaten Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur. 

Sedikit bincang - bincang saya dengan Dhipa 

Profil : Dhipa Nursandi 

Nama lengkap adalah Dian Paramita NurSandi atau yang lebih sering di panggil Dhipa Nursandi  

• lahir di Balikpapan Kalimantan timur pada tanggal 30 oktober  1990 dari pasangan A. Sofiansyah  yang pekerjaannya  seorang Guru sekolah dasar di kota Tenggarong  dan Susatya Rukmi Lubis seorang ibu rumah tangga yang luar biasa.  
• Dhipa anak pertama dari 5 bersaudara, 2 putri dan 3 putra.
• Darah seni sudah mengalir dari kedua orang Tuanya dan seluruh keluarga Dhipa Nursandi merupakan pelaku seni di Kota tenggarong - Kutai Kartenegara 

 Pendidikan 

• TK di Balikpapan, Sekolah dasar di SD MUHAMMADIAH TENGGARONG lulus tahun 2002, 
• Sekolah Menengah Pertama di SMP N 3 TENGGARONG lulus tahun 2005, 
• Sekolah Menengah Atas di SMA N 2 TENGGARONG lulus tahun 2008 
• dan lanjut Perguruan Tinggi UNIVERSITAS KUTAIKARTANEGARA dan Sekarng sudah mau Wisuda .

Sejak Kapan Dhipa mengenal dunia Seni termasuk Tari ..?

Mengenal tari di usia 5 tahun, pada waktu itu perpisahan di TK tempat saya bersekolah, dan kebetulan yang mengajarkan gerak tari yang saya dan kelompok itu bukan Guru saya, melainkan sang mama. Setelah lanjut ke SD saya tidak hanya mengikuti ekskul Tari dan ketertarikan di dunia tari sangatlah kurang,  karena yang di ajarkan adalah Tarian jawa pada saat itu maka saya memilih drum band dan pramuka. Lanjut ke SMP mulai lah saya mengikuti beberapa kegiatan seni seperti teater dan kembali bergelut di dunia tari, masuk disebuah lembaga ternama pada waktu zamannya saya belajar tari tradisional kutai baik tari pesisir dan pedalamannya.

dan 5 tahun berturut – turut ikut meramaikan pembukaan pesta adat yang sangat dinanti oleh masyarakat kutai yaitu Erau bersama lembaga yang saya ikuti, juga ikut dibeberapa pentas bersama senior dan sempat menjadi penari utama sebuah pagelaran akbar pada waktu itu. 

Tahun 2006 lembaga tersebut bubar dan saya hijrah keyayasan  yang bernama yayasan lanjong kutai kartanegara yang dimana tempat tersebut bisa menampung kebisaan kita di bidang seni. Setelah beberapa bulan bergabung saya di percaya mewakili kukar, kal-tim dan Indonesia ke sebuah event festival tong – tong di belanda , Denhaag. Setelah pulang dari denhaag kami mengikuti beberapa event tari di kaltim dan di luar kaltim untuk perwakilan kutaikartanegara yaitu : 

1. Festival kudungga tahun 2006, kategori tari pesisir meraih terbaik 1 dan kategori make up terbaik
2. Festival kemilau tahun 2006, kategori tari pesisir meraih terbaik 1 dan pemusik terbaik
3. Festival cak durasim 2006, di surabaya
4. Festival tari jepen tahun 2006, meraih terbaik 3
5. Festival kudungga tahun 2007, kategori tari pesisir meraih terbaik 1 
6. Festival majapahit fair tahun 2007, di Surabaya
7. Festival kudungga tahun 2008, ketegori tari pesisir meraih terbaik 1 dan penata tari terbaik
8. Festival rumpun bamboo sejuta aksi tahun 2009, di bandung
9. Festival kemilau tahun 2010, kategori tari pesisir meraih terbaik 3
10. Pewakilan kutai kartanegara dalam ekspo budaya tahun 2011, di mataram-lombok
11. Pentas Wolrd dance day tahun 2011, di solo jawa tengah
12. Peringatan hari buta aksara internasional tahun 2012, di Balikpapan

Perfomance Dhipa Nursandi di Negara Belanda

Permanfance Dhipa Nursandi bersama SANGRILA ( Sanggar Teri Lanjong di berbagai Event  Daerah 

Dengan Senyum Ramah Dhipa melanjutkan Perjalanan hidupnya dalam Berkarya 

Next,  tahun 2012 saya hijrah sementara ke salah satu kota besar di Indonesia yang terkenal memiliki budaya keraton yang masih asri yaitu Yogyakarta. Tanpa di sengaja saya membantu tugas akhir salah satu guru yang mengambil jurusan teater program studi S2 nya di ISI YOGYAKARTA, sekolah Perguruan Tinggi yang saya inginkan dulunya, dan lagi – lagi masih dalam dunia tari saya berperan namun ada yang sedikit berbeda saya juga bergelut dengan keaktoran. Beberapa kesempatan di waktu senggang saya ikut di beberapa paguyuban Yogyakarta seperti paguyuban Pak bagong yang terkenal dengan kesenian tari tradisi jawanya dan bailamose school dance dengan balletnya, merupakan bekal untuk yayasan lanjong khususnya sangrila nama divisi tari di Lanjong dan saya dalam berkarya.

Hingga Kini sebagi seorang penata tari sudah berapa garapan ..?

Beberapa karya yang sudah di produksi oleh lanjong dengan beberapa nama koreo dari lanjong :  Jepen Tungku, Kupu – Kupu cedung, Jepen Hadrah, Jepen Permohonan, Jepen Begurau, putri petung, Jepen bunga perangai, Jepen begurau, Rudat, ekualibrium, biduk badai, jepen kanak melayu

Karya yang dibuat dhipa sendiri  

1. Tari pesisir :  Jepen Selamat datang, Jepen begondahan, Jepen beuntung Betuah, Jepen Rentak Menuai, putrid petung, miniatur tari masal cilik.  
2. Tari pedalaman: tari lanjong betuah. Kontemperer : ula’ , rasa. 

That’s all and thankfull ^_^

Dhipa dalam karyanya 

demikian sedikit cerita di balik seorang Penari sekaligus Penata Tari dari sanggar tari lanjong 

pada tulisan berikutnya akan coba kupas dari sisi yang berbeda dari seorang Dhipa Nursandi - mungkin sebgai DUTA WISATA KUTAI KARTANEGARA 

pentingnya pengawasan dalam prepektif OTDA ( Otonomi Daerah )

PENTINGNYA PENGAWASAN 

DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Oleh

imam syafi'i

fakulats imu sosial dan ilmu politik

UNIVERSITAS KUTAIKARTANEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Setelah tumbanngnya rezim Orde Baru Indonesia menapaki  REFORMASI di segala bidang,guna mewujudkan pemrintahan yang demokratis,guna memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat,goodgoovernance,Melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pemerintah dan DPR telah jelas menunjukkan political will untuk melaksanakan otonomi daerah dandesentralisasi pada tahun anggaran 2001. Dalam konteks otonomi daerah, desentralisasi dimaksudkan agar daerah lebih mampu mengembangkan inisiatif dan kreativitas daerah dan sumberdayanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.2 Namun kesemuanya itu perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) baru atau memindahkan KKN dari tingkat Pusat ke Daerah, antara lain dengan adanya amanat dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, yang telah ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta terbitnya UU No. 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disamping itu, saat ini juga telah terbit UU di bidang Keuangan Negara, yang meliputi UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta sebentar lagi akan terbit UU Pemeriksaan atas Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara dalam rangka menegakkan 3 pilar utama good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi danapartisipasi masyarakat luas, yang telah menjadi komitmen pemerintah sejak dimulainya era reformasi hingga saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah 10 (sepuluh) tahun perjalanannya remormasi, kita perlu meninjau ulang apakah pengawasan,termasuk alat-alat penting pengawasannya, telah dapat berjalan secara memadai dalam mengawalkeberhasilanpelaksanaan otonomi daerah dandesentralisasi, supaya lebih mampu mengembangkan inisiatif dan kreativitas daerah dansumberdayanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, yang bebas dari KKN ? Sehubungan dengan hal timbul pertanyaan sejauh mana agenda reformasi itu terimplentasi.kerena pada kenyataannya smpai saat ini lembaga-lembaga pengawas administrasi/keuangan kurang maksimal adanya,hal ini di tenggarai dengan adanya para birokrat di daerah yang tersandung kasus korupsi.hal ini menandakan bahwa pelimpahan KKN dari PUSAT pd DAERAH.hal ini yang perlu kita cermati bersama,bahwa setiap kebijakan public perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak untuk mengawal kebijakan tersebut pada tujuan yang telah di rencanakan secera efektif dan efisien serta bersifat rasionalitas.

1.3.TUJUAN

            Tujuan PENGAWASAN ADMINISTRASI :Untuk mencapai tingkatan kinerja yang telah di rencanakan.menjamin susunana administrasi yang baik dalam operasi unit-unit pemerintahan daerahbaik secara internal maupun eksternal untuk memperolah perpaduan yang maksimum dalam pengelolaan pembangunan daerhdan pusat dalm rangka memberikan pelayanan serta membrikan perlindungan pulik dari penyalahgunaan wewenang para penguasa.

 BAB II

PEMBAHASAN

2.1.Devinisi Pengawasan Administratif

·         Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah, gubernur dan bupati/walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa berjalan sesuai rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai bidang kewenangannya masing-masing (pp no.79/ 2005)

·         Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah (pp no.58/2005)

·          Pengawasan administrasi umum pemerintahan, dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

·         Pengawasan urusan pemerintahan, dilakukan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri.

Pada prinsipnya pengawasan administrasif adalah,untuk memetuhi pereturan berdasarkan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan sebuah organisasi yang telah di tentukan.

2.2.Faktor Penyebab Penyimpangan dalam Administratif(korupsi)

Faktor terjadinya korupsi yang sangat mendasar di daerah adalah factor politik dankekuasaan,(legaslatif maupun ekskutif)yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang di miliknya untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golangan,dengan modus yang berbagai ragam;Mulai perjalanan dinas yang fiktif,penggelembungan dana APBD.yang mengatasnamakan rakyat,demi mencai keuntungan pribadi maupun kelompoknya.

Factor ekonomi. Factor ini tidak terlalu mendasar jika di bandingkan dengan factor politik dan kekuasaan.Alasanyapun konvensional ,artinya tidak seimbangnya penghasilan dengan kebutuha hidup yang harus di penuhi

Faktor nepotisme;karena masih kentalnya semangat nepotisme, baik di sector public maupun sewasta, terutama di daerah-daerah dalam penempatan posisi yang strategis tidak jarang kemudian menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, khususnya yang berhubungan dengan keuangan negara.

1.      (Hari Sabarno) menyatakan bahwa permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah adalah lemahnya sistem pembukuan atau akuntansi,pengendalian, pengawasan, dan sistem informasi keuangan daerah, yangmengakibatkan rendahnya unsur transparansi dan akuntabilitas. Disadari juga bahwa belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Analisa Belanja (SAB) mengakibatkan sangat sulitnya menentukan besarnya jumlah kebutuhan/total pengeluaran yang layak bagi daerah otonom. Akibat lain dari belum adanya SPM dan SAB tersebut adalah menyulitkan pengawasan/penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dalam melaksanakan kewenangannya.

2.      J B Sumarlin (Mantan Ketua BPK)4 menyatakan bahwa dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, maka kebutuhan terhadap peran pengawasan akan semakin meningkat. Pengawasan itu perlu dilaksanakan secara optimal, yaitu dilaksanakan secara efektif dan efisien serta bermanfaat bagi auditee (organisasi, pemerintah dan negara) dalam merealisasikan tujuan/program secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengalaman menunjukkan bahwa banyaknya aparat pengawasan justru menimbulkan inefisiensi, karena timbulnya pemeriksaan yang bertubi-tubi dan tumpang tindih diantara berbagai aparat pengawasan intern pemerintah, serta antara  aparat pengawasan intern pemerintah dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah (BPK). Di samping itu, disinyalir juga bahwa pengawasan baru mencapai fungsinya yang bersifat korektif dan belum mencapai fungsinya yang bersifat preventif. Keberhasilan fungsi preventif pengawasan harus diperankan dan dilaksanakan oleh suatu sistem pengendalian intern yang memadai..

3.      J.B. Sumarlin (Mantan Ketua BPK), Pokok-Pokok Sambutan Tentang Optimalisasi Pengawasan Manajemen Pemerintah Menuju terciptanya good governance halaman 5 dan 6, disampaikan dalam Half DaySeminardengan tema ”Pengawasan dan Governance Keuangan Negara”, Diselenggarakan oleh IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik di Jakarta 13 Januari 2004. menyatakan bahwa salah satu kelemahan sistem pengelolaan keuangan pemerintah saat ini adalah kelemahan di bidang akuntansi, pelaporan, pengendalian, dan auditing, meliputi :

•         Tanggung jawab penggunaan uang oleh kementerian belum cukup tegas

•          Belum tersedia standar akuntansi bagi pelaporan keuangan pemerintah, serta belum jelas otoritas pembuat standar dimaksud  Laporan keuangan hanya meliputi realisasi anggaran dan penyajiannya sangat lambat

•         Gagalnya fungsi pengendalian internal yang melekat (built-in)

•         Tumpang tindih yang eksesif (berlebihan) antara audit eksternal dan internal pemerintah.

•         Penekanan audit atas kebenaran formal dan bukan kebenaran material

•         Kurang efektifnya lembaga internal audit

Berdasarkan kelemahan tersebut, ditetapkan beberapa pilar pengendalian dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara, yaitu:

• Rencana Kerja dan Anggaran berbasis kinerja

• Klasifikasi anggaran dalam 3 dimensi (fungsi, jenis belanja dan satuan organisasi)

• Anggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

• Cash disbursement planning

Pengendalian Intern Pemerintahan: dalam rangka meningkatkan kinerja,transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalianintern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.Akuntabilitas publik dapat dibangun atas dasar 4 komponen, yaitu sistem pelaporan keuangan, sistem pengukuran kinerja, pengauditan sektor publik dan berfungsinya saluran akuntabilitas publik yang tersistem dan terkoordinasi dengan baik serta menciptakan check and balance melalui lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana (eksekutif), pengontrol (legislatif), pemeriksa (auditor), dan penegak hukum (yudikatif). Diperlukan juga system pengawasan keuangan negara yang mampu mengatasi korupsi, baik formal (oleh lembaga yang secara formal ditugaskan untuk mengawasi), maupun informal (oleh masyarakat/lembaga independen dan media massa), yang dikaitkan denganketerbukaan informasi. Dalam proses pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan perlu dibedakan siapa berperan apa dan kapan peran itu boleh dilakukan, yang ditegaskan dengan peraturan perundangan, karena peran-peran tersebut diperankan oleh pemain yang berbeda, dan fungsi lembaga pengawasan eksternal (BPK) dan internal (APIP) tersebut meskipun sangat berbeda, tetapi keduanya saling mengisi dan melengkapi. Keduanya merupakan unsur-unsur penting yang diperlukan dan tidak saling menggantikan untuk terselenggaranya good governance dalam manajemen pemerintahan negara. Lembaga pengawasan internal pemerintah diperlukan untuk mendorong terselenggaranya manajemen pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien pada tiap tingkat pemerintahan, mulai dari Presiden, Menteri/Pimpinan LPND, Gubernur/Bupati/Walikota. Pengawasan internal tidak hanya dilakukan pada saat akhir proses manajemen saja, tetapi berada pada setiap tingkatan proses manajemen. Perubahan paradigma pengawasan internal yang telah meluas dari sekedar watchdog (menemukan penyimpangan) ke posisi yang lebih luas yaitu pada efektivitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong pelaksanaan pengawasan ke arah pemberian nilai tambah yang optimal. Tiga tantangan yang diungkap dalam makalahnya, yaitu :

2.1. Sebab Praktek-praktek KKN Cenderung Semakin Meluas.

Hal ini menggambarkan kurang efektif dan belum mantapnya peran danfungsi pengawasan internal, disamping faktor-faktor lain.Kelembagaan pengawasan internal dan tumpang tindih pengawasan. Masing-masing lembaga pengawasan terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga belum terbentuk secara mantap sinergi, baik antara aparat pengawasan internal dan eksternal, maupun antar aparat pengawasan internal sendiri. Hal ini disebabkan belum efektifnya atau bahkan belum adanya ketentuan/peraturan perundangan yang secara jelas mengatur mekanisme, domain, dan hubungan kerja diantara aparat pengawasan intern pemerintah.

Kurangnya perhatian dari manajemen instansi untuk membangun systempengendalian yang andal, sehingga mengurangi kualitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.Pengawasan internal diharapkan tidak hanya menggunakan pendekatan single loop learning, akan tetapi lebih kepada double loop learning. Artinya tidak hanya melakukan pengujian atas realisasi yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan, tetapi juga mempertimbangkan dan memberdayakan system pengendalian intern yang ada pada organisasi, sehingga dapat terjadi suatu mekanisme pengawasan yang terintegrasi antara pencegahan dan penindakan secara terus menerus dalam menanggulangi dan mencegah praktek-praktek KKN, serta menutup celah-celah yang membuka peluang bagi tindakan yang merugikan organisasi serta menghambat pencapaian misi dan tujuan organisasi.

Permasalahan kewenangan antar lembaga pengawasan internal pemerintah

perlu lebih diperjelas dan dipertegas. Perlu ada kesadaran bahwa aktivitas pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh setiap unit organisasi baik di pusat maupun daerah, saling terkait satu sama lain. Mengingat risiko pemerintah secara keseluruhan, maka pengendalian dan pengawasan perlu tetap dipandang dari sudut kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan penegasan kewenangan dan penataan ulang mekanisme kerja dan koordinasi pengawasan antar aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga dapat mewujudkan pengawasan yang efisien, efektif dan sinergis.

fungsi audit internal dalam manajemen pemerintahan masih belum berjalan secara optimal, meskipun fungsi tersebut telah dilakukan secara berlapis-lapis. Beberapa masalah yang perlu diperhatikan dalam rangka optimalisasi fungsi audit internal tersebut pada pemerintahan otonomi daerah, antara lain :Tumpang tindih pengawasan audit internal, sehingga mengakibatkan ketidakefisienan dan ketidakefektivan, baik untuk instansi pengawasan itu sendiri maupun instansi yang diawasi. Tumpang tindih juga dialami dengan pengawasan eksternal pemerintah.,Akuntabilitas publik yang belum jelas dan transparan, khususnya dalam ukuran kinerjanya,Mutu temuan hasil pemeriksaan masih perlu ditingkatkan, khususnya untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisian.

2.3.Langkah-langkah Optimalisasi Pengawasan Administratif

                                                                                                                                                       Ada 2 (dua) jenis langkah besar yang harus dilakukan dalam pembenahan pengawasan ini agar menjadi optimal, yaitu :

1.      Pembenahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) seluruh institusi pengawasan agar  menghindari tumpang tindih dan bersifat sinergis (tidak ego sektoral), dapat bekerja secara efisien dan efektif, serta memberikan nilai tambah yang optimal dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi (bukan sekedar watchdog untuk menemukan penyimpangan) pada setiap tingkatan proses manajemen.

2. Pembenahan standar-standar pengendalian intern agar dapat berjalan secara efektif dan memudahkan pengawasan/pemeriksaan, serta mencegah terjadinya KKN sedini mungkin. Pembenahan Tupoksi Seluruh Institusi Pengawasan Seluruh institusi pengawasan, baik eksternal maupun internal pemerintahan, harus membenahi tupoksinya secara sadar dan sukarela serta melupakan arogansi institusi, demi pencapaian tujuan pengawasan yang sinergis, efisien dan efektif, terutama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan ekstern pemerintah (Legislatif dan BPK) yang berfungsi sebagai penyeimbang (check and balance) terhadap fungsi pelaksanaan (eksekutif) oleh Pemerintah bukan berada di atas Pemerintah, melainkan sejajar dan harusnya merupakan mitra pemerintah dalam meningkatkan efisiensi Negara, serta concern (menaruh perhatian) terhadap pengawasan yang efisien dan efektif. Apabila aparat pengawasan ekstern pemerintah dapat memanfaatkan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah, mengapa harus melakukan pemeriksaan ulang dengan biaya yang tidak sedikit. Sebagai perbandingan, di dunia bisnis/perusahaan, auditor ekstern tidak akan melakukan pemeriksaan ulang (mengurangi biaya audit yang akan dibebankan keperusahaan) terhadap apa yang telah dilakukan oleh auditor intern, sepanjang pemeriksaan/audit tersebut telah dilaksanakan sesuai standar yang sama serta dilandasi kertas kerja yang memadai. Pengujian yang dilakukan oleh auditor intern tersebut biasanya terkait dengan quality assurance terhadap sistem pengendalian manajemen,sedangkan audit ekstern yang dilakukan adalah dalam rangka memberikan opini keseluruhan terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, alangkah indahnya apabila ada konsensus antara auditor ekstern pemerintah (BPK) dan auditor intern pemerintah (BPKP/Itjen/Bawasda) mengenai jenis-jenis pekerjaan auditor intern mana yang akan digunakan oleh auditor ekstern tanpa harus melakukan pemeriksaan ulang, serta memperkecil luas pengujiannya dalam rangka memberikan opini terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

 BAB III

PENUTUP

3.1.Kesimpulan

Berdasarkan komentar-komentar tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam era otonomi daerah ini masih mengalami banyak permasalahan, baik dari segi kelembagaan aparat pengawasannya yang belum dapat bekerja secara sinergis, efisien dan efektif (intern dan ekstern), maupun alat-alat pengawasan lainnya berupa standar- standar sebagai dasar pelaksanaan dan sistem pengendalian intern yang belum dapat berjalan sesuai dengan yang diniatkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, langkah-langkah apa yang masih harus dilakukan ke depan demi mengoptimalkan pengawasan dalam era otonomi daerah ?

Menurut kami, langkah-langkah tersebut sebelum ditetapkan, harus didahului dengan komitmen pemerintah tentang pengawasan, karena komitmen adalah bagian integral dari sistem nilai yang baik. Tanpa komitmen yang terpelihara, akan timbul perilaku yang tidak jujur. Dapat kita bayangkan bagaimana setiap hubungan, baik secara pribadi, organisasi atau yang bersifat profesional dapat berjalan mulus, Ketidakpastian dapat menyebabkan kebingungan. Kurangnya komitmen akan menggoyahkan hubungan dan menimbulkan perasaan tidak aman. Komitmen, baru benar-benar suatu komitmen, apabila menunjukkan :

1. Saling ketergantungan;

2. Kepercayaan;

3. Dapat diprediksi;

4. Konsisten;

5. Saling memberikan perhatian;

6. Ada rasa empati terhadap sesama;

7. Peka terhadap kewajiban;

8. Tulus;

9. Berkarakter;

10. Loyalitas

Apabila salah satu unsur ini hilang maka komitmen akan kehilangan kekuatannya. Komitmen berfungsi sebagai lem yang merekatkan hubungan, landasannya karakter, integritas dan empati. Komitmen adalah sebuah tanda kedewasaan dan seharusnya komitmen terbesar kita adalah terhadap nilai dan etika. Tanggung jawab terbesar kita adalah meninggalkan warisan yang dapat dibanggakan kepada generasi penerus, yaitu bahwa institusi pengawasan di negara kita ini perannya benar-benar sudah diakui keberadaannya dengan melihat dari cara kerjanya, dari nilai yang dianutnya, dari etika yang ditanamkannya, dan hasil yang diberikannya kepada masyarakat dan negara.